Jakarta – Dunia pendidikan global sedang berada di persimpangan kritis. Laporan Global Education Monitoring Report (GEM) 2026 yang dirilis oleh UNESCO pada akhir Maret 2026 mengirimkan alarm keras kepada seluruh negara. Meskipun terdapat beberapa kemajuan signifikan dalam dua dekade terakhir, laporan tersebut memastikan bahwa target Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) tentang Pendidikan Berkualitas dipastikan gagal tercapai pada tahun 2030.
Kemajuan yang Terhenti: Angka Putus Sekolah Meningkat
Laporan GEM 2026 yang difokuskan pada akses dan kesetaraan ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, dunia sebenarnya mencatat kemajuan. Secara global, angka partisipasi di pendidikan dasar dan menengah meningkat 30%, sementara pendidikan anak usia dini melonjak 45%, dan pendidikan tinggi melonjak hingga 161%. Angka kelulusan juga menunjukkan tren positif.
Namun, jika diukur sejak tahun 2015, saat SDG 4 dicanangkan, kemajuannya jauh lebih terbatas. Fakta paling memprihatinkan adalah jumlah anak yang tidak bersekolah justru meningkat selama tujuh tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, terdapat 273 juta anak, remaja, dan pemuda yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Angka ini bahkan disebut sebagai perkiraan rendah mengingat sulitnya pendataan di negara-negara yang dilanda konflik.
David Edwards, Sekretaris Jenderal Education International, menegaskan bahwa pemerintah harus menggandakan upaya. “Dengan lebih dari 273 juta anak putus sekolah, pemerintah harus menggandakan upaya dan membiayai sepenuhnya pendidikan publik yang gratis dan berkualitas untuk semua,” tegasnya.
Krisis Kualifikasi Guru dan Pendanaan Pendidikan
Salah satu sorotan utama dalam laporan UNESCO 2026 adalah krisis guru yang berkualitas. Data menunjukkan bahwa hanya 11% negara berpendapatan rendah yang mewajibkan gelar sarjana bagi guru sekolah dasar. Lebih lanjut, hanya 78% guru sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi akademik, angka yang menurun tajam dari 89% pada tahun 2013.
Di sisi pendanaan, laporan tersebut menyebutkan bahwa hanya 22% negara yang memenuhi standar internasional dengan mengalokasikan minimal 4% dari PDB dan 15% dari total belanja publik untuk pendidikan pada tahun 2023. Lebih dari separuh negara justru memangkas anggaran pendidikan sejak tahun 2015.
Mengapa Generasi Muda Enggan Menjadi Guru?
Krisis guru global ini diperparah oleh fenomena yang terjadi di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengungkapkan hasil survei yang mengejutkan: hanya 11 persen anak muda yang tertarik menjadi guru. Bahkan, dari persentase kecil tersebut, sebagian besar menjadikan profesi guru sebagai pilihan terakhir, bukan karena panggilan jiwa.
Pengamat pendidikan, Doni Kusuma, menyebutkan bahwa penyebab utama turunnya minat adalah masa depan profesi guru yang dinilai tidak menjanjikan. Minimnya apresiasi, insentif yang tidak memadai, serta seringnya pejabat membuat pernyataan “blunder” terkait kesejahteraan guru semakin memperburuk citra profesi ini.
“Masih banyak masalah pendidikan yang perlu diperbaiki, terutama dari sisi guru. Pemerintah perlu membuat skema kebijakan yang jelas untuk guru, mulai dari guru negeri hingga swasta, serta guru ASN dan honorer,” ujar Doni.
Nasib Guru Honorer dan Ketimpangan Daerah 3T
Persoalan kesejahteraan guru honorer menjadi salah satu isu paling krusial. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyoroti bahwa guru-guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) membutuhkan perhatian khusus, termasuk insentif memadai, perumahan layak, dan jaminan keamanan.
Sementara itu, keterbatasan anggaran sekolah membuat nasib guru honorer tak kalah memilukan. Beredar luas di media sosial potret seorang guru honorer yang hanya menerima gaji Rp 66.000 untuk satu bulan mengajar. Slip gaji yang viral ini menjadi simbol nyata betapa rendahnya apresiasi terhadap tenaga pengajar non-ASN.
Doni Kusuma menegaskan bahwa fenomena guru honorer yang “tertindas” ini adalah dampak langsung dari kebijakan moratorium pengangkatan guru PNS yang berlangsung hampir dua dekade. Ia mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa setengah-setengah.
Janji Pemerintah dan Harapan Perubahan
Menanggapi berbagai keluhan, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024 lalu menyampaikan komitmennya. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesejahteraan guru sebesar Rp 81,6 triliun untuk tahun 2025, meningkat Rp 16,7 triliun dari tahun sebelumnya.
Tunjangan untuk guru non-ASN yang semula Rp 1,5 juta per bulan dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan dan disalurkan langsung ke rekening guru. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Profesor Nunuk Suryani, menyatakan bahwa komitmen tersebut kini mulai terealisasi.
“Alhamdulillah, semua yang disampaikan oleh Pak Presiden setahun yang lalu itu semuanya sudah terealisasi,” ujar Nunuk di Jakarta. Pemerintah juga menargetkan mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan dapat dilakukan setiap bulan agar guru tidak lagi menunggu lama untuk menerima haknya.
Seruan Global: Go Public! Fund Education
Kombinasi antara krisis guru, penurunan minat generasi muda, dan pendanaan yang stagnan menjadi tantangan besar. Untuk merespons hal ini, Education International meluncurkan kampanye global Go Public! Fund Education. Kampanye yang aktif di lebih dari 50 negara ini menyerukan agar pemerintah berinvestasi dalam pendidikan publik sebagai hak asasi manusia dan barang publik, serta berinvestasi lebih besar pada guru yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.
Dengan waktu yang tersisa hingga 2030, dibutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan. Memperbaiki kesejahteraan guru, mengembalikan martabat profesi, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai adalah kunci untuk mencegah generasi mendatang kehilangan hak mereka atas pendidikan yang layak.
Sumber:
