Memahami Konsep Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional: Dari International Protection hingga Protection Space

Pergeseran Paradigma Perlindungan Pengungsi di Era Modern

Dalam dinamika hukum internasional kontemporer, konsep perlindungan terhadap pengungsi (refugee protection) telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dallal Stevens, seorang ahli hukum pengungsi terkemuka, mengungkapkan bahwa telah terjadi pergeseran penting dalam cara menginterpretasikan Konvensi Pengungsi. Jika pada awalnya konvensi ini dipahami sebagai instrumen hukum untuk mengidentifikasi individu yang membutuhkan pertolongan dari penganiayaan di negara asalnya, kini konsep tersebut diperluas mencakup “perlindungan pengganti dari HAM yang mendasar” (substitute protection of basic human rights).

Perluasan makna ini menunjukkan bahwa perlindungan pengungsi tidak lagi sekadar menyediakan tempat berlindung dari bahaya, melainkan juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar yang esensial bagi kelangsungan hidup pengungsi di negara penerima. Para ahli kemudian mengaitkan konsep ini erat dengan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.

Memahami Berbagai Terminologi Perlindungan Pengungsi

Menariknya, UNHCR dan negara-negara memiliki pemahaman yang beragam dalam memaknai konsep perlindungan pengungsi. Setidaknya terdapat empat terminologi utama yang sering digunakan:

1. International Protection (Perlindungan Internasional)

Berdasarkan penjelasan Executive Committee UNHCR, perlindungan internasional dimulai dengan jaminan penerimaan suaka dan penghormatan terhadap HAM dasar, termasuk prinsip non-refoulement (larangan memulangkan pengungsi ke negara yang mengancam keselamatannya). Perlindungan ini hanya berakhir ketika pengungsi mendapatkan solusi jangka panjang (durable solution).

Aspek-aspek penting dalam perlindungan internasional meliputi:

Perlindungan teritorial – menyediakan tempat aman dari negara asal yang mempersekusi
Solusi permanen – berupa pemulangan sukarela ke negara asal (jika aman), integrasi lokal, atau penempatan ke negara ketiga (resettlement)
Penghormatan HAM – menjamin hak-hak dasar pengungsi selama di negara suaka
Promosi instrumen hukum – mendorong pembentukan regulasi nasional dan internasional untuk perlindungan pengungsi

2. Complementary Protection (Perlindungan Tambahan)

Konsep ini berkembang terutama di negara-negara maju untuk melindungi mereka yang tidak masuk dalam definisi Konvensi Pengungsi 1951 namun tetap membutuhkan perlindungan. Mereka adalah individu yang hidup, kebebasan, atau keamanannya terancam akibat konflik bersenjata, gangguan ketertiban umum, atau pelanggaran HAM massal di negara asalnya.

Menarik untuk dicermati, Qualification Directive Uni Eropa (2011/36/EU dan revisinya 2024/1712) mengatur hak-hak bagi penerima perlindungan tambahan, seperti izin tinggal, akses pekerjaan, pendidikan, jaminan sosial, dan akomodasi. Namun demikian, Jane McAdam mengkritik bahwa directive ini cenderung mengurangi sebagian hak yang seharusnya diperoleh pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi.

3. Effective Protection (Perlindungan Efektif)

Konsep ini berkaitan dengan situasi pengungsi yang berpindah secara tidak teratur dari negara pertama yang telah memberikan perlindungan ke negara ketiga. Effective protection terkait erat dengan konsep “first country of asylum” atau “negara ketiga yang aman”.

Perlindungan efektif mencakup akses terhadap standar kehidupan yang memadai dan upaya mewujudkan kemandirian (self-reliance) pengungsi sebelum mendapatkan solusi jangka panjang. Komunitas internasional didorong untuk meningkatkan kerja sama berbagi beban (burden sharing) dan tanggung jawab, terutama dengan negara-negara maju.

4. Protection Space (Ruang Perlindungan)

Meskipun belum ada definisi yang disepakati secara universal, protection space merujuk pada “lingkungan yang kondusif” di mana hak-hak pengungsi yang diakui secara internasional dihargai dan dipelihara. Eveliina Lyytinen menjelaskan bahwa konsep ini mengandung dua dimensi: pertama, wilayah dengan batasan geografis/teritorial, dan kedua, ruang di mana pengungsi beraktivitas dan mengambil keputusan tentang hidupnya.

Martin Jones, ahli hukum pengungsi internasional, memandang protection space sebagai pendekatan UNHCR yang sangat bergantung pada humanitarianisme, terutama di negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi. Pendekatan ini bersifat situasional dan sangat ditentukan oleh kekuatan negosiasi UNHCR dengan pihak-pihak terkait.

Implikasi Keragaman Pemaknaan

Keberagaman terminologi ini membawa konsekuensi serius. Sebagaimana disampaikan Dallal Stevens, tidak adanya kesepakatan global dalam memaknai “refugee protection” berdampak pada perbedaan pemahaman tentang hak-hak fundamental yang dapat diperoleh pengungsi. Makna perlindungan menjadi sangat tergantung pada perspektif UNHCR dan kebijakan masing-masing negara.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan perlindungan yang komprehensif dan seragam bagi para pengungsi di seluruh dunia. Diperlukan dialog berkelanjutan antara negara-negara, UNHCR, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman bersama tentang standar minimal perlindungan yang harus diberikan kepada mereka yang terpaksa meninggalkan tanah airnya demi keselamatan.

REFERENSI:

Fitria, dkk. (2025). Masa depan perlindungan pengungsi: Perspektif multidisiplin. Divya Media Pustaka.

Untuk memahami lebih jauh, dapatkan bukunya