Pelajari faktor fisik, sosio-emosional, dan organisasional dalam pengelolaan kelas efektif untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan mencapai tujuan belajar.
Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) merupakan cacat kehendak yang dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan demi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan diterapkan oleh pengadilan dalam kasus nasabah bank di lapas, gadai tanah yang dialihkan menjadi jual beli, serta skema jual beli fiktif.
Perlindungan pengungsi tidak lagi sekadar menyediakan tempat berlindung, melainkan juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar yang esensial bagi kelangsungan hidup mereka di negara penerima.
Sebelum dilakukan perubahan, jumlah butir ketentuan dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri atas 71 butir ketentuan, namun setelah empat kali amandemen meningkat drastis menjadi 199 butir ketentuan.
Dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia: Perjalanan dari Orde Lama hingga Era Reformasi Read More »
Bahasa Jepang menyimpan keunikan di mana maskulinitas dan femininitas penuturnya terjalin erat melalui ragam bahasa pria (danseigo) dan wanita (joseigo) yang telah mengakar sejak zaman kuno.
Melalui hermeneutika, kitab suci yang ditulis berabad-abad silam dijembatani agar dapat dimaknai kembali dengan pengertian yang lebih segar, relevan, dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan serta kerangka pikir kekinian.
Ketika kita mendidik seni maka kita mendidik tentang apa yang sudah ada pada tiap peradaban pada masa yang sangat lampau
Seorang wirausaha harus melakukan langkah dalam mengidentifikasi segmen pasar untuk memilih satu atau lebih segmen spesifik untuk dilayani sehingga target pasarnya tepat, dan kemudian menentukan cara terbaik untuk memosisikan produk atau layanan mereka.
Artikel ini mengupas tuntas kerangka politik Indonesia yang terbentuk dari polarisasi historis Islamis versus Nasionalis serta Jawa versus non-Jawa. Simak analisis mendalam tentang dinamika ideologis dari masa ke masa hingga implementasinya dalam politik pencitraan di era Reformasi.
Penerapan akuntansi hijau (green accounting) kini menjadi keharusan bagi perusahaan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep ini hadir untuk menjawab kelemahan akuntansi konvensional dengan mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan, guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pilar planet, people, dan profit. Green accounting, atau akuntansi