Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menjunjung tinggi keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap kejahatan terorganisasi seperti korupsi, narkotika, dan terorisme, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan menjangkau pelaku utama yang berada di balik layar. Di sinilah peran justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama menjadi sangat strategis.
Artikel ini akan mengupas tuntas kedudukan justice collaborator dalam perspektif negara hukum Indonesia, landasan hukumnya, problematika pengaturan, serta urgensi pembentukan undang-undang yang komprehensif.
Memahami Negara Hukum Indonesia
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Sebagai negara konstitusi, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum guna menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara, dan negara berkewajiban melindungi hak, kewajiban, serta kebebasan warganya.
Penegakan hukum di Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan profesi dan status sosial. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Apa Itu Justice Collaborator?
Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama adalah pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya, bukan merupakan pelaku utama, serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011).
Konsep ini memberikan insentif berupa perlindungan hukum dan keringanan hukuman bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau pelaku lain yang lebih bertanggung jawab.
Landasan Hukum Justice Collaborator di Indonesia
Pengaturan mengenai justice collaborator di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum berikut:
| Instrumen Hukum | Ketentuan |
|---|---|
| UU No. 31 Tahun 2014 | Pasal 1 angka 2 mendefinisikan saksi pelaku sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama. |
| Peraturan Bersama 5 Lembaga (2011) | Pasal 1 angka 3 merumuskan saksi pelaku yang bersedia membantu aparat, mengembalikan aset, memberikan informasi, serta bersaksi di pengadilan. |
| SEMA No. 4 Tahun 2011 | Menentukan kriteria penetapan justice collaborator, termasuk pengakuan kejahatan, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan signifikan. |
Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini menjadi landasan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) saat menangani perkara justice collaborator.
Kriteria Penetapan Justice Collaborator
Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, seseorang dapat ditetapkan sebagai justice collaborator jika memenuhi kriteria berikut:
- Merupakan pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya.
- Bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.
- Bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan.
- Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan untuk:
- Mengungkap tindak pidana secara efektif,
- Mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar,
- Dan/atau mengembalikan aset hasil tindak pidana.
Problematika Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia
Meskipun telah diadopsi dalam praktik, pengaturan justice collaborator di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
1. Kekuatan Hukum yang Lemah
Pengaturan utama hanya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan produk hukum internal. SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum sebagaimana undang-undang, sehingga berimplikasi pada inkonsistensi penerapan di lapangan.
2. Dilema Etis dan Filosofis
Secara teoretis, muncul pertanyaan bagaimana memosisikan pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana yang menganut asas kepastian hukum dan keadilan. Terdapat dilema etis antara memberikan keringanan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan tujuan mengungkap kejahatan yang lebih besar.
3. Minimnya Perlindungan Hukum
Program perlindungan bagi justice collaborator dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum memadai. Demikian pula undang-undang tindak pidana korupsi belum secara tegas mengatur kedudukan justice collaborator.
4. Potensi Konflik Kewenangan
Tidak adanya kepastian hukum terkait domain kewenangan kelembagaan berpotensi menimbulkan konflik antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Ombudsman, PPATK, serta LPSK.
Inkonsistensi Penerapan: Studi Kasus
Beberapa kasus menunjukkan inkonsistensi penerapan justice collaborator di Indonesia:
| Kasus | Status Justice Collaborator | Putusan |
|---|---|---|
| Richard Eliezer (Bharada E) | Diterima sebagai justice collaborator meskipun sebagai eksekutor pembunuhan. | Hukuman dari 12 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan. |
| AKBP Doddy Prawiranegara | Ditolak LPSK dalam kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. | Tidak memenuhi syarat UU No. 31 Tahun 2014. |
| Ferdi Sambo | Penghentian perlindungan terhadap Richard Eliezer tidak mengurangi haknya sebagai justice collaborator. | Tidak diatur tegas dalam undang-undang. |
Perspektif Hukum Perbandingan
Banyak negara telah mengatur konsep justice collaborator melalui undang-undang yang komprehensif:
| Negara | Istilah | Karakteristik |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Plea bargaining | Negosiasi antara jaksa dan terdakwa untuk mengakui bersalah dengan imbalan keringanan hukuman. |
| Italia | Pentiti | Pelaku kejahatan yang memisahkan diri dari organisasi kriminal dan bekerja sama dengan pihak berwenang. |
| Belanda | Kroongetuige | Saksi kunci yang mendapat keringanan hukuman. |
Pengaturan dalam bentuk undang-undang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, kriteria yang jelas, serta perlindungan yang memadai.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Justice Collaborator
Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum tersusun atas tiga komponen yang saling memengaruhi: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum yang kuat dan mendukung akan membuat ketentuan mengenai justice collaborator yang dijalankan oleh aparat penegak hukum menjadi efektif.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun undang-undang khusus yang memuat:
- Aturan yang jelas mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh justice collaborator.
- Solusi perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan bagi keluarga.
- Bentuk penghargaan dan keringanan hukuman yang proporsional.
- Mekanisme koordinasi antarlembaga (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, LPSK).
- Kepastian hukum terhadap domain kewenangan masing-masing lembaga.
Kesimpulan
Dalam perspektif negara hukum Indonesia, keberadaan justice collaborator sangat strategis untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang sulit dijangkau. Namun, pengaturan yang masih terbatas pada SEMA dan peraturan bersama menyebabkan inkonsistensi, ketidakpastian hukum, serta minimnya perlindungan.
Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang yang komprehensif tentang justice collaborator, sebagaimana telah dilakukan oleh Amerika Serikat, Italia, dan Belanda. Dengan demikian, tujuan hukum yang terarah pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.
Ingin mempelajari lebih lanjut? Dapatkan bukunya segera melalui link/laman berikut.
atau eBooknya via Google Play Book pada link berikut.
